Ketika Demokrasi Jadi Satu-satunya Pilihan

GAGASAN dasar Democratic Policing itu dari mana? Kita bicara makro dulu. Sejak Uni Soviet runtuh,  tidak ada lagi komunis, lalu terjadi proses Balkanisasi.

Balkanisasi itu adalah robohnya infrastruktur suatu negara.  Uni Soviet yang ketika itu menjadi sebuah blok kekuatan dunia yang head to head dengan Amerika Serikat, pecah menjadi 13 negara baru. Hal ini  menjadi problem keamanan, problem ekonomi, problem ideologi, problem filosofis, dan macam-macam.

Konsep dari negara-negara yang tergabung di Uni Soviet adalah, spesialisasi. Dulu, Ukraina jadi kawasan industri. Jadi, ada negara untuk pertahanan yang isinya bom nuklir semua. Ada negara yang memproduksi makanan saja. Ada negara yang memproduksi senjata saja, punyanya cuman senjata. Kalau pemimpinnya ‘ngamuk’ seperti Korea Utara, dimana dia hanya punya senjata, dan senjatanya nuklir, celaka kita.

Lalu apa yang terjadi? Dengan situasi semacam itu pasca perang dingin, demokrasi menjadi suatu keniscayaan. Demokrasi hanya menjadi satu-satunya pilihan, dan celakanya ini ala barat. Sehingga, kalau kita ngomong demokrasi, demokrasi yang diterapkan di Barat, demokrasi yang diterapkan di Amerika.

Yang menjadi persoalan adalah, ketika semua negara ini harus memilih, ada dua pilihan sistem kenegaraan yang harus dipilih. Pertama, memilih  mensejahterakan masyarakat. Kedua, ini yang sekarang Indonesia tempuh,   kita memilih demokrasi ini. Lantas kapan masyarakat kita sejahtera?

Soal demokrasi, ada yang memaknakan demokrasi. Pertama, memaknai sebagai suara terbanyak. Kalau suara terbanyak, berarti para penjahat itu bisa berkumpul mengumpulkan suara terbanyak, dan suara mereka menang secara demokratis. Prosedur seperti itu terjadi di beberapa negara, yang pemerintahannya dikuasi oleh mafia-mafia.

Itulah yang terjadi di Mesir, ketika Islam garis keras melalui masjid-masjid dan mereka menang. Apa yang terjadi, nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, transpaaransi, dan penghormatan kepada HAM, dinasbihkan karena yang memimpin pemerintahan otoriter, kaum radikal (radikal kanan).

Problem di Timur Tengah tidak selesai karena, negara-negara ini kemudian sebagai negara gagal. Kemudian muncul terorisme. Salah satu sumber utama terorisme dunia itu ialah fail state (negara yang gagal). Ini bukan hanya terjadi di Timur Tengah saja, tetapi juga di Inggris.

Inggris ketika menyatu dengan Uni Eropa menjadi bagian Eropa Barat. Ada kelompok garis keras minta keluar dan yang mayoritas diam-diam saja. Ketika Brexit menang, keluar dari Uni Eropa, apa yang terjadi? Guncangan. Pimpinan yang memimpin Inggris keluar dari Uni Eropa, berhenti menjadi wakil rakyat. Sekarang akan direferendum lagi, mau gabung lagi.

Di Katalunia, ibu kota Barcelona tiba-tiba menang. Menang menurut versi mereka, kan kita demokratis, jadi berhak memilih. Negara di Madrid bilang tidak, itu separatis. Madrid juga punya hak, tidak bisa referendum sendiri. Kalau dibuat referendum seperti itu, saya mau buat referendum di RT 5 dekat rumah saya. Saya yakin mau merdeka dari Indonesia. Apakah boleh?

Kalau menjadi negara, salah satu syaratnya adalah adanya pengakuan dari negara lainnya, dan Indonesia tidak mengakui Katalunya. Kalau kita (Indonesia, red) mengakui, apa yang terjadi..!. Pemerintah Spanyol akan mengakui Aceh, Papua. Kalau ini terjadi maka akan pecah. Problem ini sampai sekarang belum selesai. Seperti di Thailand masih berlangsung, di Filipina masih berlangsung.

Demokrasi sebagai keniscayaan 
Lalu negara-negara itu harus melakukan pilihan. Demokrasi adalah suatu keniscayaan sejarah. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita pilih. Termasuk Negara-negara bekas komunis, kecuali Korea Utara. Kenapa? China itu nama ideologi resminya masih komunisme, tapi ketika kita datang ke Beijing semua itu ialah pernik-pernik kapitalisme, liberalisasi ekonomi. Sistem politiknya masih komunis, namun sistem politiknya sudah liberal kapitalis.

Vietnam sama seperti Indonesia melakukan reformasi yang dalam bahasa Vietnam disebut doi moi. Terakhir Kuba yang berseberangan dengan Amerika, karen miskin terus akhirnya beralih ke kapitalisme. Hanya Korea Utara yang dendam, dia bikin percobaan tembak nuklir akhirnya meledak sendiri. Diperkirakan 2.000 orang mati, ada 200 ilmuwan papan atas yang ikut mati.

Saya tidak percaya bahwa bom yang mereka tembakkan meledak dengan sendirinya, itu pasti dibelokkan oleh Jepang, yang di-back up Amerika, karena sekarang ini sudah perang elektronik.

Zaman gini masih menyiapkan bom, ICBM itu bodoh. Peluru sebesar itu lewat, meledak. Dan, tidak perlu ditembakkan secara fisik juga, bisa dibelokkan pakai remote control. Perang di Timur Tengah sudah perang elektronik semua, dan ini sangat sulit.

Orang sudah berbicara tahun 2045, untuk suatu situasi di mana yang sebelumnya science fiction sudah menjadi kenyataan. Ketika Indonesia sudah berusia 100 tahun. Dan, orang berbicara teknologi seperti itu. Ada sepuluh seri buku fisika masa depan, yang menulis ilmuwan fisika calon penerima Nobel. Semua orang yang sudah mengantisipasi. Di Indonesia masih sibuk dengan taksi online, masih sibuk dengan upah buruh, masih urusan 212, itu menghabiskan energi hampir dua tahun ( kasus Ahok).

Laporan-laporan serial di Discovery Channel, memperlihatkan setiap pertempuran (wartawan Barat) kepalanya disembelih untuk memberikan efek teror. Jadi persoalannya, ini sudah hancur, runtuh, peradaban dihancurkan, ribuan orang itu lari ke mana..! Mau pulang ke mana..! Negara lain tidak akan mau, lalu mau pulang ke Indonesia, gimana..?, mau pulang ke Filipina, sekarang Filipina juga sudah tertutup, yang dari Malawi juga mau ke mana..?.

Singapura mengambil kebijakan berbeda, tidak ada HAM, sehingga jika ada indikasi teror langsung ditangkap. Indikasinya dari mana? Semuanya kan sudah disadap. Jadi sudah pasti, pelaku ditangkap, masuk sel. Perhari ada 45 orang tanpa pengadilan.

Apa yang dilakukan negara? Yang dilakukan negara adalah besok ditangkap langsung, dimasukkan Sel, kemudian keluarganya diurusi oleh negara. Itulah yang terjadi kepada Mas Slamet Kastari, yang ditangkap tanpa konpromi. Ketika dikunjungi istrinya di Singapura, anak-anaknya di sekolahkan di sekolah terbaik di Singapura. Kenapa? Deradikalisasi.

Di Indonesia tidak bisa diterapkan, sebab di Indonesia jika ditangkap sudah ribut duluan. Jadi, biar ada bom dulu..!. Apa kita mau begitu? Kan tidak.

 

Kesejahteraan atau Keamanan 
Secara umum ada negara-negara yang sudah memilih demokrasi karena tidak ada
pilihan lain, tapi penerapan yang namanya demokrasi untuk menjalankan
kesejahteraan itu, apa cost priority dulu apa security dulu. Kalau cost priority
dulu, tujuannya mensejahterakan.

Saya tidak peduli komunis apa kapitalisme, saya tidak peduli kucing itu warna
hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus, mari kita pakai kucing itu, artinya tujuannya cost priority. Ini yang dilakukan Singapura dan Malaysia. Semua dikorbankan, yang penting rakyat sejahtera. Problemnya ketika China menggunakan itu, pemimpinnya tidak amanah, artinya tidak memberi contoh bahwa tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga semua ditangkapi karena korupsi sampai triliunan. Bayangkan negara komunis bisa korupsi triliunan.

Pilihan yang dilakukan Singapura, pilihan itu pula yang dilakukan Malaysia.Dan, mereka bisa memenuhi janji demokrasi dalam tanda petik ala mereka sendiri. Bahwa mereka lebih sejahtera.
Indonesia memilih jalan satunya yaitu security. Dalam konteks demokrasi liberal, kebebasan berpendapat politiknya lebih didahulukan. Akibat dan konsekuensinya seperti sekarang, ribut di mana-mana.

Orang sudah bicara virtual money, di Indonesia dilarang oleh BI, Yang paling sedih anak saya karena programnya dibuat oleh anak saya. Ini sebenarnya bisa mengganti rezim mata uang. Waktu diluncurkan, 10 ribu koin hanya bisa membeli 1 pizza. Sekarang 1 koin 80 juta. Terus kita gimana, dilarang. Transportasi online ribut. Tidak bisa tidak, seluruh dunia sudah pakai itu (online, red). Kalau itu tidak bisa ditolak mari kita kompromi dan jangan korbankan angkot-angkot tradisional.

Tantangan Polisi 
Ini semua tantangan baru bagi polisi, tugas baru dari polisi. Sebelumnya, tugas polisi hanya ngurus maling ayam, maling sandal dan naik pangkat, tugas polisi hanya itu.

Tantangan baru yang tidak ada sebelumnya, apa respon polisi..! Mari kita lihat paradigma lama, Contoh Bobby, diambil dari nama Robert, nama Robert di Inggris dipanggil Bob. Yang senjatanya hanya pentungan, sama borgol, sama senter,sama peluit, dan itu sudah membuat masyarakat takut atau menghargai. Sekarang bawa pentungan gitu, terorisnya bawa pistol canggih. Matilah polisi itu.

Contoh terakhir di Manhattan, teroris keluar tembak-tembak. Polisi bergerak cepat, ditembak mati.

Kecenderungan dunia sekarang terorisme itu bukan organisasi lagi tapi disebut lone wolf atau serigala jalan sendirian. Dan ini lebih sulit, lebih berbahaya, dan efek terornya lebih berbahaya.

Polisi lagi solat ditusuk sama yang sebelahnya. Ini tidak ada dalam tantangan polisi sebelum-sebelumnya..! Di sisi lain, kenapa polisi ngurus harga di pasar? Tugas polisi sekarang mengawal agar demokrasi berjalan dengan baik, memenuhi fungsi untuk mensejahterakan rakyat.

Kenapa polisi boleh..? Polisi berbeda dari militer, polisi itu institusi negara sipil yang diberi kewenangan khusus boleh menggunakan kekerasan secara sah oleh negara. Dan, ini bukan monopoli polisi. Bea Cukai, imigrasi punya kewenangan yang sama. Sehingga boleh menggunakan senjata, sesuai dengan ekskalasi ancamannya. Kalau ancaman terorisme sudah menggunakan granat, polisi juga harus seimbang. Jadi tidak perlu diperdebatkan dalam soal senjata kemarin.

TNI itu instrumen perang, sehingga tidak perlu akuntabilitas. Kalau polisi ada orang mati ditembak, harus jelas, siapa yang mati, matinya kenapa, motifnya apa, itulah gunanya olah forensik. Kalau tentara tidak. Jadi tentara itu dibunuh atau membunuh, kalau polisi hanya melumpuhkan, kalau ada yang mati itu artinya kurang latihan.

Yang jadi persoalan sekarang yang masih berdebat, di tingkat kolonel, kenapa tidak punya SIM di lalu lintas tidak bisa ditangkap polisi? Kalau tentara mau ikut ngurusin sipil, statusnya status sipil, kalau di sidang di pengadilan umum. Seperti Polisi sudah ada tiga jenderal bintang tiga diadili, dimasukkin penjara dan satu lagi mantan Kapolri. Mereka tunduk pada peraturan sipil.

Saya ingin menutup dengan satu prinsip, “ kalau kita tidak mampu melakukan hal yang kecil maka kita tidak pantas mendapatkan yang besar “. Saya ingin berpesan, saya tidak ahli pariwisata, saya ahli makan memakan, satu saja yang saya lihat, orang kita ini jorok. Jadi bagaimana para turis mau datang kalau wilayah kita jorok.[***]

 

Catatan Redaksi: Seperti yang dipaparkan pada FGD di Hotel Allium Batam 2 November 2017, dengan tema: Democratic Policing dan Strategi Pengembangan Kerjasama Keamanan Perbatasan, Perairan, dan Penguatan Ekonomi Kepulauan Riau. Pemateri adalah peneliti senior LIPI dan Kepala Puskamnas UBJ.